Penulis
Jembrana, Bali – Komandan Kodim 1617/Jembrana Letkol Inf. M. Adriansyah S.I.P.,M.I.P. Hadiri rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana iklim pesisir. Dalam sebuah rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) I Made Budiasa, seluruh pihak sepakat untuk menyusun strategi mitigasi dan adaptasi yang lebih terpadu.
Rapat yang dimulai pukul 09.15 Wita ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di Kabupaten Jembrana, di antaranya Sekda Jembrana Drs. I Made Budiasa, M.Si., Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah, S.I.P., M.I.P., Kepala pelaksana BPBD I Putu Agus Artana Putra, serta perwakilan dari instansi vertikal dan horizontal lainnya termasuk BMKG, SAR, Dinas Kesehatan, hingga perwakilan nelayan.
Sekda I Made Budiasa menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, terutama mengingat kerentanan Jembrana terhadap bencana seperti tsunami dan erosi pantai. "Kita harus siap dan tidak kelabakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Oleh karena itu, pemetaan, antisipasi, dan simulasi bencana akan terus kami lakukan," ujarnya. Ia juga mengapresiasi respons cepat dan terkoordinasi dari semua pihak dalam penanganan insiden kapal tenggelam sebelumnya, yang mendapat pujian dari pemerintah pusat.
Erosi dan Perubahan Iklim Mengancam Garis Pantai
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, memaparkan data yang mengkhawatirkan tentang kondisi pesisir. Dari total 87,173 km garis pantai Jembrana, sebagian besar mengalami erosi yang signifikan. Bahkan, sepanjang 21,86 km garis pantai terkikis dengan laju 1,67 meter per tahun.
Erosi ini diperparah oleh gelombang tinggi dan pembangunan pelabuhan yang mengganggu aliran sedimen.
Lebih lanjut, dampak perubahan iklim di wilayah pesisir juga terasa nyata, meliputi:
-Kenaikan permukaan air laut yang mengancam permukiman warga.
-Banjir rob dan erosi yang merusak ekosistem mangrove dan tambak.
-Kerusakan ekosistem laut, seperti pemutihan karang, yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan.
Menghadapi tantangan ini, Pemkab Jembrana telah mengambil langkah-langkah konkret, termasuk penerbitan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, Early Warning System (EWS) akan dipasang di 13 desa pada Oktober 2025, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) terus digalakkan di delapan desa pesisir.
Peran TNI-Polri dan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
Komandan Kodim (Dandim) 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah S.I.P., M.I.P. menyatakan kesiapan penuh TNI untuk membantu BPBD melalui Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB). "Kami siap membantu dari tahap mitigasi hingga rehabilitasi. Namun, kita perlu lebih dari sekadar rapat, kita harus melakukan latihan bersama secara rutin," tegasnya.
Di sisi lain, Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, menyoroti dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. "Bencana iklim tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tapi juga bisa meningkatkan kriminalitas akibat hilangnya mata pencarian nelayan," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Polres Jembrana telah menyiapkan Rencana Kontinjensi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan respons yang cepat dan terstruktur dalam situasi darurat.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk dinas terkait, Camat, serta organisasi relawan seperti PMI, ORARI, RAPI, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Jembrana lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan iklim di masa depan.
